June 28, 2022

BPKPD – Provinsi Sulawesi Barat

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

TUGAS DAN FUNGSI

0
(0)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dijelaskan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai salah satu Badan Daerah, BPKPD merupakan perangkat daerah unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan barang milik daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BPKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2021 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang anggaran dan bina kabupaten, penatausahaan kas daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, barang milik daerah, perencanaan, pengembangan, pengendalian, dan pengelolaan pendapatan daerah.

BPKPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan anggaran dan bina kabupaten, penatausahaan kas daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, perencanaan pendapatan dan teknologi informasi dan pendapatan daerah.
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran dan bina kabupaten, penatausahaan kas daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, perencanaan pendapatan dan teknologi informasi dan pendapatan daerah.
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran dan bina kabupaten, penatausahaan kas daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, perencanaan pendapatan dan teknologi informasi dan pendapatan daerah.
  4. Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang anggaran dan bina kabupaten, penatausahaan kas daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, perencanaan pendapatan dan teknologi informasi dan pendapatan daerah.
  5. Pengendalian di bidang anggaran dan bina kabupaten, penatausahaan kas daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, perencanaan pendapatan dan teknologi informasi dan pendapatan daerah.
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Dengan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris, 6 (enam) Kepala Bidang, 5 (lima) Kepala UPTBD Samsat, 8 (delapan) Kepala Sub Bagian, 10 Kepala Seksi, 18 (delapan belas) Kepala Sub Bidang dan Staf Pelaksana/Kelompok Jabatan Fungsional merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah, dan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTBD, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dan dengan sumber daya yang dimiliki, instansi pemerintah diwajibkan untuk menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan informasi kinerja secara tertulis, periodik, dan melembaga sebagai perwujudan normatif pertanggungjawaban laporan kinerja dalam satu tahun anggaran (tahunan) yang telah ditetapkan untuk mengukur tingkat capaian kinerja instansi pemerintah yang tertuang dalam rumusan tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, susunan organisasi BPKPD terdiri atas:

  1. Sekretariat
  2. Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten
  3. Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah
  4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  5. Bidang Barang Milik Daerah
  6. Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi
  7. Bidang Pendapatan Daerah
  8. UPTBD Samsat Mamuju
  9. UPTBD Samsat Polewali Mandar
  10. UPTBD Samsat Majene
  11. UPTBD Samsat Mamasa
  12. UPTBD Samsat Mamuju Utara

Adapun Susunan Kepegawaian dan kelengkapan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

1) Kepala Badan;

2) Sekretariat Badan;

  1. Sub Bagian Program dan Pelaporan
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3) Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten;

  1. Subbidang Penganggaran  Pendapatan dan Belanja Operasi
  2. Subbidang Penganggaran Belanja Modal, BTT, Transfer dan Pembiayaan
  3. Subbidang Bina Kabupaten

4) Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah;

  1. Subbidang Penatausahaan Belanja Operasi
  2. Subbidang Penatausahaan Belanja Modal, BTT, Dana Transfer dan Pembiayaan
  3. Subbidang Kas Daerah

5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

  1. Subbidang Akuntansi Keuangan dan Tututan Ganti Rugi (TGR)
  2. Subbidang Akuntansi BMD
  3. Subbidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban

6) Bidang Barang Milik Daerah

  1. Subidang Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
  2. Subbidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan & Penghapusan
  3. Subbidang Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

7) Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi

  1. Subbidang Perencanaan Pendapatan
  2. Subbidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan
  3. Subbidang Teknologi Informasi Pendapatan dan Keuangan

8) Bidang Pendapatan Daerah

  1. Subbidang Pajak Daerah
  2. Subbidang Pendapatan Retribusi Daerah
  3. Subbidang Pendapatan Lain-lain

9) UPTBD Samsat

  1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  2. Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan
  3. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan

10) Kelompok Jabatan Fungsional;

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

bpkpd@sulbarprov.go.id
YouTube
bpkpdsulbar
Telegram
WhatsApp