June 28, 2022

BPKPD – Provinsi Sulawesi Barat

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Raih WTP lima kali berturut-turut, Pemprov. Sulbar dapat Penghargaan

0
(0)

Mamuju – Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang diwakilkan kepada Gubernur Sulawesi Barat selaku wakil Pemerintah Pusat yang ada di Sulawesi Barat menyerahkan piagam penghargaan Kapada Pemprov. Sulbar melalui Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian lima kali berturut-turut sejak tahun 2014 sampai 2018 di Aula Kantor Kanwil Direktorat jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (4/10/2019).

“Penghargaan tersebut diberikan atas capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang sudah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama lima kali berturut-turut sejak 2014 sampai 2018,” kata Gubernur Sulawesi Barat yang mewakili Kementerian Keuangan RI, usai menyerahkan penghargaan itu.

Ia menjelaskan indikator raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat diraih, jika Pemerintah Daerah sanggup menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan ketentuan dan telah melewati aturan yang ditetapkan oleh Kemenkeu RI.

Selain Pemprov. Sulbar, penghargaan juga diberikan kepada pemerintah kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu.

Acara yang berlangsung di Aula Kantor Kanwil Direktorat jenderal Perbendaharaan Sulawesi Barat ini, juga dihadiri oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Drs. Amujib,MM

Beliau berpesan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai ASN terkhusus di Provinsi Sulawesi Barat harus selalu bekerja cerdas, ikhlas, dan menjunjung integritas untuk Sulbar Maju dan Malaq’bi. Sinergi dengan unit terkait harus dibangun agar memperoleh hasil yang optimal.

Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa salah satu usaha kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).Tandasnya***

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Please follow and like us:
bpkpd@sulbarprov.go.id
YouTube
bpkpdsulbar
Telegram
WhatsApp