June 28, 2022

BPKPD – Provinsi Sulawesi Barat

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Perkembangan TKDD Sulawesi Barat s.d 30 Juni 2021

0
(0)

Realisasi penyaluran TKDD s.d. 30 Juni 2021 mencapai Rp3,18 T atau 48,71% dari pagu Rp6,53 T.  Kontribusi terbesar adalah DAU sebesar Rp2,21 T.  Dari sisi kinerjanya, DBH memiliki kinerja terbaik 61,09%, sedangkan DAK Fisik mempunyai kinerja terendah 18,60%.  Pemprov Sulbar berkontribusi terbesar terhadap total realisasi TKDD sebesar Rp814 M, sedangkan Pemkab Mateng mempunyai nilai realisasi terendah sebesar Rp269 M. Penyaluran DAK Fisik se-Sulbar sampai dengan 30 Juni 2021 mencapai Rp161,89 M (18,60% dari pagu), nominal serapan DAK Fisik tertinggi adalah Pemprov Sulbar sebesar Rp48 M, terendah Pemkab Mamuju hanya Rp5 M. Kinerja tertinggi pada penyaluran DAK Fisik adalah Pemkab Pasangkayu mencapai 32% dari pagu sedangkan terendah adalah Pemkab Mamuju hanya 5% dari pagu. Kegiatan yang didanai DAK Fisik diantaranya Pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas; Penguatan Alat Kesehatan Pelayanan Ibu dan Anak RS; Pembangunan/rehabilitas ruang kelas sekolah, laboratorium, UKS; Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan; Rehabilitasi Jaringan Irigasi; dan Revitalisasi Sentra Industri Kecil dan Menengah.

Beberapa kendala dalam upaya penyerapan DAK Fisik di Sulawesi Barat ini diantaranya adalah Kelambatan proses perekaman data kontrak oleh operator Dinas dan BKAD, kemudian Kondisi pasca gempa di wilayah Mamuju menyebabkan adanya perubahan rencana kegiatan pada Bidang Pendidikan semula kegiatan rehabilitasi ruangan di sekolah menjadi pembangunan baru, lalu adanya pergantian petugas/operator baik di BKAD, Dinas dan Inspektorat Daerah juga turut menghambat penyerpan DAK Fisik, terakhir lambatnya proses lelang/ pengadaan barang jasa merupakan faktor yang cukup berperan dalam menghambat penyerapan DAK Fisik. Sampai dengan 30 Juni 2021, kontrak yang sudah diinput OPD ke OMSPAN hingga yang sudah disetujui oleh BPKAD hanya 45,5% dari pagu. Pemerintah Pusat merespon adanya hambatan dan keterlambatan penyelesaian kontrak DAK Fisik ini dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Keuangan nomor 13/KM.7/2021, mengumumkan bahwa batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik TA 2021 yang semula 21 Juli 2021 diperpanjang menjadi 31 Agustus 2021. Relaksasi ini diharapkan dapat membuat Pemda maksimal dalam melakukan percepatan penyelesaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik tahap I.

Selain DAK Fisik, komponen di dalam TKDD adalah Dana Desa. Di Provinsi Sulbar sampai dengan 30 Juni 2021 mencapai Rp179,3 M (31,1% dari pagu). Nominal realisasi penyaluran Dana Desa tertinggi adalah di Pemkab Polewali Mandar sebesar Rp54 M dari keseluruhan pagu Rp161 M. Untuk Pemkab dengan kinerja penyaluran terbaik adalah Pemkab Pasangkayu 39% dari pagu, sedangkan terendah adalah Pemkab Mamuju sebesar 25%. Khusus Dana Desa, ada beberapa pos-pos khusus yang ditujukan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, yaitu pos untuk Covid-19, BLT Desa dan Non BLT. Berdasarkan laporan, seluruh 575 desa telah menerima penyaluran Dana Desa untuk penanganan Covid-19 dengan total penyaluran Rp46 M , untuk BLT Penyaluran BLT Desa sebagian besar sampai bulan ke-3, sebagian kecil sudah sampai bulan ke-6 dengan total penyaluran Rp49 M, dan untuk non BLT 512 desa telah menerima penyaluran Dana Desa  untuk non BLT Tahap I dan 63 desa untuk non BLT Tahap II.

Namun penggunaan Dana Desa di RKDes relatif masih kecil (28%). Ada kemungkinan penggunaan lebih tinggi namun belum dilaporkan oleh desa atau belum diinput ke OMSPAN oleh DPMD Kabupaten. Penggunaan didominasi untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat  dan mendesak sebesar Rp44,59 M di antaranya 44,39 M untuk BLT Desa.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Please follow and like us:
bpkpd@sulbarprov.go.id
YouTube
bpkpdsulbar
Telegram
WhatsApp