June 28, 2022

BPKPD – Provinsi Sulawesi Barat

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Anggaran dan Bina Kabupaten / Kota

0
(0)

Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum serta koordinasi dibidang anggaran pendapatan dan belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung dan pembiayaan serta bina Kabupaten / Kota.

Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten / Kota dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan Umum dibidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung, Anggaran Belanja Langsung dan Pembiayaan dan Bina Kabupaten / Kota
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan umum dibidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung, Anggaran Belanja Langsung dan Pembiayaan dan Bina Kabupaten /Kota;
  3. pelaksanaan Koordinasi dibidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung, Anggaran Belanja Langsung dan Pembiayaan dan Bina Kabupaten / Kota;
  4. pemantauandanevaluasipelaporan dibidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung, Anggaran Belanja Langsung dan Pembiayaan dan Bina Kabupaten / Kota; dan
  5. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten / Kota, terdiri atas :

a. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penyusunan APBD dan Perubahan APBD serta memfasilitasi TIM TAPD, Menyusun data dana Perimbangan, Menyusun bahan dan data untuk penyusunan Belanja Tidak Langsung dan rencana Pendapatan daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, Menyiapkan data untuk penyusunan Belanja Tidak Langsung dan Pendapatan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD, Menyiapkan bahan Evaluasi rancangan RKA-OPD / SKPKD dan rancangan DPA-OPD / SKPKD belanja tidak langsung, Menyiapkan bahan analisis serta penyusunan bahan / data dalam rangka penyusunan anggaran belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS, Menyiapkan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS OPD, Menyiapkan bahan rekonsiliasi data gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS OPD, Menyiapkan bahan pergeseran anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung, Menyiapkan bahan Evaluasi rancangan anggaran kas Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung OPD / SKPKD, Menyiapkan data serta informasi yang berkaitan dengan pendapatan dan Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung dan Pembiayaan mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan APBD dan Perubahan APBD serta memfasilitasi TIM TAPD, Menyiapkan bahan untuk penyusunan Belanja Langsung dan rencana Pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, Menyiapkan bahan untuk penyusunan Belanja Langsung dan Pembiayaan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD, Menyiapkan bahan rancangan RKA-OPD / SKPKD dan rancangan DPA OPD / SKPKD belanja langsung, Menyiapkan bahan Evaluasi rancangan anggaran kas Belanja Langsung OPD / SKPKD, Menyiapkan bahan pergeseran anggaran Belanja Langsung, Menyiapkan bahan analisis rencana anggaran penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan penyertaan permodalan / investasi dan pembiayaan daerah, Menyusun rencana pembentukan dana cadangan, pinjaman daerah / hutang, penyertaan modal / investasi daerah dan pemberian pinjaman daerah, Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan pengelolaan penyertaan permodalan/investasi daerah dan pengelolaan pembiayaan daerah, Menyusun data serta informasi yang berkaitan dengan pembiayaan daerah, Melakukan pengkajian peluang penyertaan permodalan / investasi daerah dan pengelolaan pembiayaan daerah, Melakukan analisis rencana anggaran pembiayaan daerah dan Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Sub Bidang Bina Kabupaten / Kota mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan rencana / program kerja di Sub Bidang Bina dan Evaluasi Administrasi Keuangan kabupaten / kota, Menyiapkan bahankebijakan pedoman pembinaan dan evaluasi
administrasi keuangan kabupaten / kota, Menyiapkan bahan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten / kota tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD, serta penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Menyiapkan bahan laporan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten / kota tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Bupati / Walikota tentang penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD, serta penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, bimbingan / asistensi, supervisi dan konsultasi serta fasilitasi terkait dengan pengelolaan keuangan kabupaten / kota, Menyiapkan bahan pengolahan database APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten / kota secara periodik, Menyiapkan bahan laporan kinerja pengelolaan keuangan kabupaten / kota, Menyiapkan bahan pemantauan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten / kota tentang APBD, perubahan APBD, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Bupati / Walikota tentang penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD, serta penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Menyiapkan bahan laporan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten / kota tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Bupati / Walikota tentang penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD, serta penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Bupati / Walikota, Ketua DPRD dan Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, Menyiapkan bahan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan bagi hasil dan bantuan keuangan kabupaten / kota dan melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bpkpd@sulbarprov.go.id
YouTube
bpkpdsulbar
Telegram
WhatsApp